Kepemimpinan Pemerintahan

Secara lengkap definisi kepemimpinan pemerintahan adalah sebuah proses dan kemampuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menggerakkan orang lain atau kelompok untuk mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Intisari kepemimpinan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1)      Kepemimpinan adalah kewenangan;

2)      Kepemimpinan adalah sebuah proses kreatif dan direktif;

3)      Kepemimpinan adalah pengaruh terhadap dua orang atau lebih dalam suatu organisasi dan/atau masyarakat luas;

4)      Kewenangan, proses dan pengaruh tersebut ditujukan agar orang atau kelompok yang dipengaruhi dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara lebih efektif. (hal.55)

Dalam dunia pemerintahan, segala sesuatu yang dikerjakan haruslah berlandaskan pada kewenangan. Keabsahan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi berupa konstitusi sampai yang paling bawah berupa keputusan pejabat administratif tingkat bawah berdasarkan mandate dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan/atau delegasi kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan. (hal.55)

Dalam hal tertentu pemimpin pemerintahan dapat membuat diskresi apabila dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekosongan pemerintahan. Diskresi yang dibuat sebaiknya didokumunikasikan secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam keadaan mendesak, diskresi dilakukan secara lisan, dalam waktu yang sesingkat mungkin perlu diikuti dengan diskresi tertulis. (hal.55)

Kepemimpinan pemerintahan adalah sebuah proses kreatif dan direktif, karena tugas utama seorang pemimpin adalah mengambil keputusan dan melakukan inovasi-inovasi. Pimpinan organisasi pemerintah tanpa inovasi hanyalah seorang manajer, bukan seorang pemimpin. (hal.55)

Kepemimpinan Pemerintahan Dua Kaki

Selain memiliki ciri-ciri umum seperti organisasi lainnya, organisasi pemerintah memiliki ciri-ciri khusus antara lain dominannya pertimbangan politik serta hubungan hierarkhis yang sangat kental. Pada organisasi pemerintah, pimpinannya tidak hanya menjalankan satu jenis kepeinimpinan, melainkan dua jenis kepemimpinan, seperti yang telah dijelaskan secara singkat pada bagian pendahuluan. Kedua jenis kepemimpinan yaitu :

1. Kepemimpinan Organisasional;
2. Kepemimpinan Sosial. (hal 56)

a.    Kepemimpinan organisasional

Kepemimpinan organisasional muncul karena pimpinan suatu entitas pemerintahan memimpin suatu organisasi, baik berupa kementerian, lembaga, badan, dinas dan lain sebagainya. Pengikutnya merupakan bawahan yang patuh karena adanya ikatan norma-norma organisasi formal seperti budaya organisasi, etika organisasi, aturan kedisiplinan dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kepemimpinannya, pimpinan organisasi pemerintah sebagai organisasi formal mengggunakan berbagai fasilitas manajerial seperti kewenangan, anggaran, personil dan logistik. (hal 56)

Teori yang digunakan untuk menganalisis gejala dan penstiwa kepemimpinan organisasional berasal dari ilmu manajemen dan administrasi public, dipadukan dengan teori tentang kekuasaan dan kewenangan yang berasal dari ilmu politik. (hal 56)

b.   Kepemimpinan Sosial

Kepemimpinan sosial timbul karena seseorang pimpinan organisasi pemerintah tidak hanya memimpin organisasi formal tetapi juga sekaligus memimpin masyarakat luas yang tidak dalam kedudukan sebagai bawahan. Pengikut berposisi sebagai pendukung yang terikat pada kharisma seseorang pada kepemimpinan sosial, kapasitas dan kualitas pribadi si pemimpin yang mampu menggerakkan pengikutnya. Naik atau turunnya dukungan dari para pendukungnya akan bergerak sangat cepat, tergantung pada konsistensi perilaku pemimpin bersangkutan. Contoh kasus Presiden Soeharto yang tadinya sangat berkuasa kemudian mengalami penyusutan kharisma yang sangat cepat sampai kemudian didemontrasi dan dihujat. Hal yang sarna juga terjadi pada Gubemur Banten Atut Chosiyah, yang pada awalnya sangat berwibawa karena memperoleh limpahan kharisma dari bapaknya sebagai jawara, ulama, dan pengusaha. Keruntuhan kharisma pemimpin pemerintahan lebih nampak pada dimensi sosial politiknya dibanding dimensi administratifnya. (hal 56-57)

Meskipun sudah diberitakan sangat rarnai di media Massa,  tetapi para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten masih patuh pada perintah Gubemur Atut, karena secara formal dan sah ia masih menjabat Gubernur Banten, sampai ada keputusan dari pejabat yang berwenang. Sebaliknya masyarakat yang melihat berita di media Massa langsung bereaksi negative. Terjadi demonstrasi di kantor gubemur, padahal selama ini ia seperti tidak tersentuh oleh aparat hukum.(hal. 57)

Dalam mempelajari kepemimpinan sosial, dimensi sosial dan politik lebih dominan dari pada dimensi administratif Teori yang digunakan untuk menganalisis gejala kepemimpinan social berasal dari Sosiologi, yang menekankan pada kharisma, gezag, serta sumber-sumber otoritasnya. (hal. 57)

Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Camat, Lurah termasuk pimpinan organisasi seharusnya mempunyai kedua bentuk kepemimpinan, baik kepemimpinan organisasional maupun kepemimpinan sosial karena pengikutnya memang berasal dari dua kelompok yang berbeda. Penjelasan mengenai hal ini dapat disederhanakan melalui gambar yang telah dikemukakan pada Bab I. (hal. 57)

Kedua jenis kepemimpian pemerintahan, yakni kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan sosial, dapat dibandingkan melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Kepemimpinan Organisasional dengan Kepemimpinan Sosial.

No.	Unsur Pembanding	Kepemimpinan Organisasional	Kepemimpinan Sosial
1.	Pemimpin	Terbuka terbatas	Terbuka
2.	Pengikut	Merupakan bawahan (hubungan subordinasi)	Berposisi sebagai pendukung dengan ikatan emosional yang longgar (supporter)
3.	Alat untuk menggerakan pengikut	Instrument manajemen seperti kewenangan, dana, logistic, dsb.	Kapabilitas dan kapasitas peribadi pemimpin yang di dukung oleh instrument manajemen.
4.	Hubungan pemimpin dengan pengikut	Ketat dan hierarkhis	Pada satu sisi ketat dan hierarkhis, pada sisi lain bersifat longgar dan heterarkhis.

Sumber: Sadu Watistiono, 2013: 58

Tingkatan Kepemimpinan Pemerintahan

Dilihat dari ruanglingkup tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya, kepemimpinan pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni :

1)   Kepemimpinan tingkat pratama atau kepemimpinan bersinergi (Sinergetic leadership);

2)   Kepemimpinan tingkat madya atau kepemimpinan berkarakteristik (Characteristic leadership);

3)   Kepernimpinan utama atau kepemimpinan bervisi (Visioner leadership). (hal.58)

Kepemimpinan tingkat pratama atau kepemimpinan bersinergi terutama dijalankan pada organisasi pemerintah tingkat bawah dan oleh mereka yang sedang belajar memahami dan menjalankan kepemimpinan. Pemimpin pada tingkatan ini sedang membangun sinergi antara atasan dengan bawahan, antara pemimpin dengan pengikut. Kemampuan mensinergikan kesamaan dan perbedaan pandangan dan kepentingan orang atau kelompok yang berada dalam pengaruhnya bukanlah pekerjaan mudah. Perlu ada pelatihan dan kesempatan untuk mempraktekkan berbagai teori tentang kepemimpinan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun pada saat diberi kesempatan menduduki sebuah jabatan. Apabila sudah mulai mahir mensinergikan kekuatan orang atau kelompok yang dipengaruhinya pada tingkat yang paling kecil (Kepala seksi, kepala unit, dan sejenisnya), yang bersangkutan perlu dipindah (mutasi atau rotasi) pada jabatan lain atau lokasi lain. Melalui cara semacam ini kemampuan untuk mensinergikan potensi pihak lain menjadi lebih kuat. (hal. 59)

Kepemimpinan bersinergi terutama dijalanan oleh pejabat pemerintah pada tingkatan kepala desa, lurah, kepala-kepala unit yang melayani langsung masyarakat. Ini adalah tahap awal proses pembangunan kepemimpinan bagi orang yang bekerja di sector pemerintahan, dan disiapkan untuk memimpin unit atau entitas yang lebih besar. (hal. 59)

Kepemimpinan berkarakter adalah kepemimpinan pemerintahan pada tingkat madya. Setelah mampu menjalankan kepemimpinan bersinergi, seorang pemimpin harus mulai menunjukkan karakter kepemimpinannya yang khas, sehingga dapat dengan mudah dibedakan dengan model-model kepemimpinan lainnya. Kepemimpinan berkarater seharusnya sudah dijalankan oleh para kepala unit pemerintahan lapangan seperti camat, ataupun pimpinan SKPD setingkat eselon IIL Ciri utama kepemimpinan berkarakter adalah kemampuannya membuat keputusan dengan ciri khas tertentu.(hal. 59)

Berdasarkan karakteristik pemimpin pemerintahan, maka kepemimpinan pemerintahan yang berkarakter akan ditentukan oleh tiga hal yakni :

1)      The most effective leaders are always investing in strengths;

2)      The most effective leaders surround themselves with the right people and then maximize their team;

3)      The most effective leaders understand their follower's needs.[1](hal. 59-60)

Dari penjelasan Rath dan Conchie di atas dapat ditarik pemahaman bahwa untuk menjadi pemimpin pemerintahan berkarakter selalu menjaga kekuatan fisik maupun psikisnya. Se1ain itu, yang bersangkutan perlu didukung oleh orang-orang yang tepat, yang dapat didayagunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak kalah pentingnya, pemimpin yang berkarakter memahami dengan sungguh-sungguh kebutuhan para pengikutnya. (hal. 60)

Kepemimpinan bervisi adalah kepemimpinan pemerintahan pada tingkatan utama. Pemimpin yang menjalankan kepemimpinan bervisi sudah seharusnya menjaladi kepemimpinan bersinergi dan kepemimpinan berkarater, artinya yang bersangkutan sudah memiliki kemampuan mensinergikan berbagai kekuatan, baik yang mendukung maupun yang menolak, serta memiliki karakter yang menjadi ciri khasnya. (hal. 60)

Para pimpinan pemerintahan yang dipilih sudah seharusnya menjalankan kepemimpinan bervisi, karena sebelumnya yang bersangkutan sudah menawarkan program-program pada waktu

kampanye yang berisi visi dan misi yang akan dijalankan apabila terpilih. (hal. 60)

Referensi:
Sadu Wasistiono. 2013, Kepemimpinan Pemerintahan. Jatinangor: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Instirut Pemerintahan Dalam Negeri 

---

[1] Rath, Tom and Barry Conchie; 2008. Strengths Based Leadership – Great Leaders, Teams, and Why People Follow; Gallup Press, New York. USA. Halaman 2-3.