KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

TELAAH ETHOS, PATHOS DAN LOGOS JOKOWIDODO

Oleh : Suwandi S. Sangadji

NPM :55113120209

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Universitas Mercubuana Jakarta

Jl. Meruya Selatan, Kebun Jeruk - Jakarta Barat

Panjihitamdiufuktimur@gmail.com

1.       Pendahuluan

Seorang pejabat negara, terutama orang-orang yang menduduki jabatan publik yang berpengaruh kuat terhadap hajat kehidupan  orang banyak seperti misalnya Presiden atau Kepala Daerah, jelas dituntut untuk tampil prima dalam melakukan komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya dalam pengertian komunikasi di antara pejabat-pejabat negara; namun mencakup juga komunikasi di antara pejabat-pejabat negara dengan warga negara. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintahan diterjemahkan sebagai suatu interaksi sosial yang terjalin  secara langsung atau tidak langsung melalui proses penerimaan dan atau penyampaian informasi di antara pejabat-pejabat negara dan atau di antara pejabat negara dengan warga negara yang dilakukan dengan menggunakan media tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu yang terkait dengan kebijakan dan atau kegiatan pemerintahan.

Tidak semua pejabat negara pandai melakukan komunikasi pemerintahan secara efektif. Mengapa, karena komunikasi pemerintahan tidak hanya terkait dengan persoalan khalayak serta isu-isu yang dikomunikasikan; namun terkait juga dengan kompetensi seseorang. Cakupan kompetensi seseorang sebagaimana dimaksud oleh Spencer & Spencer meliputi motives, traits, self-concept, knowledge dan skills. Dari lima dimensi kompetensi tersebut, senyatanya tidak semua pejabat  negara memiliki traits, self-concept, knowledge dan skills retorika. Artinya, tidak semua pejabat negara memiliki traits (karakteristik) yang ideal untuk tampil sebagai orator; tidak semua pejabat negara memiliki self-concept  (citra diri) yang menarik; tidak semua pejabat negara mempunyai knowledge (pengetahuan) yang mendukung penampilannya; dan tidak semua pejabat negara mempunyai skills (ketrampilan) retorik yang diperlukan untuk berbicara secara efektif dan meyakinkan khlayak. Karena itu, muncullah persoalan ethos, pathos dan logos dalam komunikasi pemerintahan. Ethos, pathos dan logos inilah yang membentuk persuasi seseorang terhadap orasi orang lain yang berbicara mengenai hal-hal tertentu dengan cara dan melalui media tertentu.

2.       Bahasan

Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya pada hari minggu malam senin tanggal 26 Oktober 2014, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama Menteri yang akan membantunya selama lima tahun ke depan.  Dari nama-nama dan jabatan-jabatan Menteri yang diumumkannya, ada sejumlah persoalan yang menarik dari sosok Jokowi. Sejak ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengikuti Pilpres dan kemudian terpilih menjadi Presiden RI ke-7, Jokowi mantan Walikota Solo, dengan gayanya yang sederhana, sering mengucapkan hal-hal  yang menarik untuk ditelaah menurut beberapa sudut pandang persuasi dalam berkomunikasi.

Untuk memperoleh dukungan publik terhadap gagasan dan atau kebijakannya, Jokowi sering melontarkan retorika politis yang dapat menimbulkan persuasi tertentu. Misalnya, ketika ditanya oleh para awak media mengenai isu-isu politik yang sering muncul pada masa kampanye Pilpres, Jokowi kerapkali mengucapkan”koalisi tanpa syarat”; dan seolah-olah tidak ada bagi-bagi kekausaan. Ketika koalisi-koalisi mulai terbentuk di antara partai-partai  politik, dan Partai  Golkar mencoba merapat ke Koalisasi Indonesia Hebat (KIH) yang didominasi oleh PDIP. Namun terkesan pendekatan Partai Golkar itu tidak berhasil, karena mungkin negoisasi yang dilakukan belum bisa mengubah kebijakan politik KIH yaitu ”koalisi tanpa syarat”. Kemudian, partai Golkar merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP). Tampaknya di KMP mendapat tempat yang istimewa karena dianggap sebagai play maker oleh Prabowo. Akhirnya Pilpres 2014 nerlangusng dengan persaingan dua kubu koalisi, yaitu KMP yang terdiri atas Partai Grindra, PAN, PKS, Partai Golkar, dan PPP yang setengah hati; dan KIH yang terdiri atas PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura.  Dalam konteks ini, karakteristik Jokowi tampaknya masih bisa meyakinkan publik (convince).  Artinya, ethos Jokowi dalam membangun persuasi publik masih layak dianggap aktual. Sementara itu, konsistensi pada kebijakan “koalisi tanpa syarat”; dan “tidak ada bagi-bagi kekausaan”, yang dikemukakan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan semakin menjadi daya tarik Jokowi dalam melibatkan emosi publik (appeal to emotion in audience). Dengan demikian pathos Jokowi semakin menguat, dan menjadi salah satu faktor penting yang pertimbangan publik. Pathos  ini seolah-olah dapat diperkuat dengan berbagai alasan dan argumen yang menunjukkan kuatnya idealisme KIH dalam membangun konsep koalisi. Artinya, logos  (Proof based on reason, logical argument) Jokowi juga masih mendukung untuk tampil prima dalam berbagai kesempatan kampanye. Dengan demikian terbentuk sosok Jokowi yang konsisten dan konsekuen dalam membangun konsep koalisi tanpa syarat.

Mestinya, konsep koalisi tanpa syarat dan tidak ada bagi-bagi kekuasaan dapat dijadikan faktor pengungkit (leverage factors) oleh Jokowi untuk sepenuhnya menggunakan hak preogratif Presiden setelah ia dilantik menjadi Presiden. Namun realitas politik tidak demikian nyatanya. Mengapa demikian, karena pada momen-momen yang sangat penting dimana Jokowi harus menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menggunakan kekuasaan politik dan hak preogratif Presiden, justru Jokowi tampak menjadi sosok yang tidak konsisten dan tidak konsekuen dengan retorika politiknya. Dari indikator  penggunaan KPK dan PPATK sebagai instrumen pendukung kebijakan pembentukan kebinet dan indikator waktu pengumuman nama-nama menteri yang beberapa kali diundur terindikasi bahwa sesungguhnya Jokowi bukanlah sosok yang pandai mengaktualisasikan ethos, pathos dan logos dalam retorika pilitiknya. Mengapa demikian, karena dari maksud ingin menggunakan KPK dan PPATKA sebagai faktor logos dalam pembentukan kabinet; justru berbalik menjadi faktor yang memperlemah kekuasaan politik dan hak preogratif Presiden yang telah diraih oleh Jokowi. Oleh sebab itu, dengan sendirinya ethos dan pathos Jokowi pun turut melemah. Hal ini terindentifikasi dari nama-nama menteri yang diumumkannya. Artinya, ”koalisi tanpa syarat” dan ”tidak ada bagi-bagi kekuasaan” terbukti hanya lifeservice. Bahkan sebaliknya, bagi-bagi kekuasan di antara anggota KIH menjadi kental sekali dalam penyusunan Kabinet Kerja Jokowi. Dengan demikian, ucapan ”koalisi tanpa syarat” cuma terbatas hanya pada retorika politik Jokowi saja. Hal ini teridentifikasi dari tiga figur dari Partai Nasdem; tiga figur dari PDIP dan sejumlah nama yang menjadi orang dekat Megawati; satu figur dari PPP; tiga figur dari PKB; dan satu figur dari Partai Hanura yang menjadi menteri dalam Kabinet Kerja-nya Jokowi-JK.

Sementara itu, dari berbagai retorika politik yang disampaikan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan, tampaknya Jokowi belum bisa menjadi orator yang ulung.  Jokowi belum mampu membangun Invention yang optimal untuk meyakinkan khalayak. Hal inilah yang memperlemah logos Jokowi dalam berpidato. Kelemahan ini semakin menjadi karena Jokowi tidak menguasai arrangements dalam berpidato. Arrangements memudahkan audience untuk memahami sebuah pembicaraan. Ditambah dengan gayanya yang sederhana atau kurang sesuai dengan lingkungan protokoler, Jokowi tampak menjadi sosok yang tidak pandai mengembangkan Style. Style adalah pilihan kata dan termasuk ketepatan penggunaan istilah yang sesuai dengan audince dan urgensinya.

3.       Kesimpulan

Tidak semua pejabat negara memiliki traits (karakteristik) yang ideal untuk tampil sebagai orator ulung; tidak semua pejabat negara memiliki self-concept  (citra diri) yang menarik; tidak semua pejabat negara mempunyai knowledge (pengetahuan) yang mendukung orasinya; dan tidak semua pejabat negara mempunyai skills (ketrampilan) retorik yang diperlukan untuk berbicara secara efektif dan meyakinkan khlayak. Karena itu, pemahaman ethos, pathos dan logos dalam melakukan retorika politik untuk menjalin komunikasi pemerintahan yang efektif menjadi penting sekali. Dalam konteks ini, meskipun pada awalnya Jokowi menjadi populer dengan penampilan yang terkesan  rendah hati, sederhana, dan merakyat; dan kemudian terpilih menjadi Presiden ke 7; namun bila Jokowi tidak mampu mengembangkan kemampuannya dalam mengaktualisasikan ethos, pathos dan logos dalam setiap retorika politiknya; maka konsekuensinya adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap dirinya. Sebutan “Kabinet Kerja” adalah ungkapan dari seseorang yang tak pandai berbicara dan atau lemah dalam menyampaikan reoritka politik. Tak pandai berbicara dan atau lemah dalam menyampaikan retorikan politik bukan keburukan tetapi kelemahan yang perlu diperkuat. Teori komunikasi pemerintahan perlu menyusun antithese terhadap kelemahan ini.