KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

TELAAH ETHOS, PATHOS DAN LOGOS JOKOWIDODO

Oleh : Suwandi S. Sangadji

NPM :55113120209

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Universitas Mercubuana Jakarta

Jl. Meruya Selatan, Kebun Jeruk - Jakarta Barat

Panjihitamdiufuktimur@gmail.com

1.       Pendahuluan

Seorang pejabat negara, terutama orang-orang yang menduduki jabatan publik yang berpengaruh kuat terhadap hajat kehidupan  orang banyak seperti misalnya Presiden atau Kepala Daerah, jelas dituntut untuk tampil prima dalam melakukan komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya dalam pengertian komunikasi di antara pejabat-pejabat negara; namun mencakup juga komunikasi di antara pejabat-pejabat negara dengan warga negara. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintahan diterjemahkan sebagai suatu interaksi sosial yang terjalin  secara langsung atau tidak langsung melalui proses penerimaan dan atau penyampaian informasi di antara pejabat-pejabat negara dan atau di antara pejabat negara dengan warga negara yang dilakukan dengan menggunakan media tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu yang terkait dengan kebijakan dan atau kegiatan pemerintahan.

Tidak semua pejabat negara pandai melakukan komunikasi pemerintahan secara efektif. Mengapa, karena komunikasi pemerintahan tidak hanya terkait dengan persoalan khalayak serta isu-isu yang dikomunikasikan; namun terkait juga dengan kompetensi seseorang. Cakupan kompetensi seseorang sebagaimana dimaksud oleh Spencer & Spencer meliputi motives, traits, self-concept, knowledge dan skills. Dari lima dimensi kompetensi tersebut, senyatanya tidak semua pejabat  negara memiliki traits, self-concept, knowledge dan skills retorika. Artinya, tidak semua pejabat negara memiliki traits (karakteristik) yang ideal untuk tampil sebagai orator; tidak semua pejabat negara memiliki self-concept  (citra diri) yang menarik; tidak semua pejabat negara mempunyai knowledge (pengetahuan) yang mendukung penampilannya; dan tidak semua pejabat negara mempunyai skills (ketrampilan) retorik yang diperlukan untuk berbicara secara efektif dan meyakinkan khlayak. Karena itu, muncullah persoalan ethos, pathos dan logos dalam komunikasi pemerintahan. Ethos, pathos dan logos inilah yang membentuk persuasi seseorang terhadap orasi orang lain yang berbicara mengenai hal-hal tertentu dengan cara dan melalui media tertentu.

2.       Bahasan

Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya pada hari minggu malam senin tanggal 26 Oktober 2014, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama Menteri yang akan membantunya selama lima tahun ke depan.  Dari nama-nama dan jabatan-jabatan Menteri yang diumumkannya, ada sejumlah persoalan yang menarik dari sosok Jokowi. Sejak ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengikuti Pilpres dan kemudian terpilih menjadi Presiden RI ke-7, Jokowi mantan Walikota Solo, dengan gayanya yang sederhana, sering mengucapkan hal-hal  yang menarik untuk ditelaah menurut beberapa sudut pandang persuasi dalam berkomunikasi.

Untuk memperoleh dukungan publik terhadap gagasan dan atau kebijakannya, Jokowi sering melontarkan retorika politis yang dapat menimbulkan persuasi tertentu. Misalnya, ketika ditanya oleh para awak media mengenai isu-isu politik yang sering muncul pada masa kampanye Pilpres, Jokowi kerapkali mengucapkan”koalisi tanpa syarat”; dan seolah-olah tidak ada bagi-bagi kekausaan. Ketika koalisi-koalisi mulai terbentuk di antara partai-partai  politik, dan Partai  Golkar mencoba merapat ke Koalisasi Indonesia Hebat (KIH) yang didominasi oleh PDIP. Namun terkesan pendekatan Partai Golkar itu tidak berhasil, karena mungkin negoisasi yang dilakukan belum bisa mengubah kebijakan politik KIH yaitu ”koalisi tanpa syarat”. Kemudian, partai Golkar merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP). Tampaknya di KMP mendapat tempat yang istimewa karena dianggap sebagai play maker oleh Prabowo. Akhirnya Pilpres 2014 nerlangusng dengan persaingan dua kubu koalisi, yaitu KMP yang terdiri atas Partai Grindra, PAN, PKS, Partai Golkar, dan PPP yang setengah hati; dan KIH yang terdiri atas PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura.  Dalam konteks ini, karakteristik Jokowi tampaknya masih bisa meyakinkan publik (convince).  Artinya, ethos Jokowi dalam membangun persuasi publik masih layak dianggap aktual. Sementara itu, konsistensi pada kebijakan “koalisi tanpa syarat”; dan “tidak ada bagi-bagi kekausaan”, yang dikemukakan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan semakin menjadi daya tarik Jokowi dalam melibatkan emosi publik (appeal to emotion in audience). Dengan demikian pathos Jokowi semakin menguat, dan menjadi salah satu faktor penting yang pertimbangan publik. Pathos  ini seolah-olah dapat diperkuat dengan berbagai alasan dan argumen yang menunjukkan kuatnya idealisme KIH dalam membangun konsep koalisi. Artinya, logos  (Proof based on reason, logical argument) Jokowi juga masih mendukung untuk tampil prima dalam berbagai kesempatan kampanye. Dengan demikian terbentuk sosok Jokowi yang konsisten dan konsekuen dalam membangun konsep koalisi tanpa syarat.

Mestinya, konsep koalisi tanpa syarat dan tidak ada bagi-bagi kekuasaan dapat dijadikan faktor pengungkit (leverage factors) oleh Jokowi untuk sepenuhnya menggunakan hak preogratif Presiden setelah ia dilantik menjadi Presiden. Namun realitas politik tidak demikian nyatanya. Mengapa demikian, karena pada momen-momen yang sangat penting dimana Jokowi harus menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menggunakan kekuasaan politik dan hak preogratif Presiden, justru Jokowi tampak menjadi sosok yang tidak konsisten dan tidak konsekuen dengan retorika politiknya. Dari indikator  penggunaan KPK dan PPATK sebagai instrumen pendukung kebijakan pembentukan kebinet dan indikator waktu pengumuman nama-nama menteri yang beberapa kali diundur terindikasi bahwa sesungguhnya Jokowi bukanlah sosok yang pandai mengaktualisasikan ethos, pathos dan logos dalam retorika pilitiknya. Mengapa demikian, karena dari maksud ingin menggunakan KPK dan PPATKA sebagai faktor logos dalam pembentukan kabinet; justru berbalik menjadi faktor yang memperlemah kekuasaan politik dan hak preogratif Presiden yang telah diraih oleh Jokowi. Oleh sebab itu, dengan sendirinya ethos dan pathos Jokowi pun turut melemah. Hal ini terindentifikasi dari nama-nama menteri yang diumumkannya. Artinya, ”koalisi tanpa syarat” dan ”tidak ada bagi-bagi kekuasaan” terbukti hanya lifeservice. Bahkan sebaliknya, bagi-bagi kekuasan di antara anggota KIH menjadi kental sekali dalam penyusunan Kabinet Kerja Jokowi. Dengan demikian, ucapan ”koalisi tanpa syarat” cuma terbatas hanya pada retorika politik Jokowi saja. Hal ini teridentifikasi dari tiga figur dari Partai Nasdem; tiga figur dari PDIP dan sejumlah nama yang menjadi orang dekat Megawati; satu figur dari PPP; tiga figur dari PKB; dan satu figur dari Partai Hanura yang menjadi menteri dalam Kabinet Kerja-nya Jokowi-JK.

Sementara itu, dari berbagai retorika politik yang disampaikan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan, tampaknya Jokowi belum bisa menjadi orator yang ulung.  Jokowi belum mampu membangun Invention yang optimal untuk meyakinkan khalayak. Hal inilah yang memperlemah logos Jokowi dalam berpidato. Kelemahan ini semakin menjadi karena Jokowi tidak menguasai arrangements dalam berpidato. Arrangements memudahkan audience untuk memahami sebuah pembicaraan. Ditambah dengan gayanya yang sederhana atau kurang sesuai dengan lingkungan protokoler, Jokowi tampak menjadi sosok yang tidak pandai mengembangkan Style. Style adalah pilihan kata dan termasuk ketepatan penggunaan istilah yang sesuai dengan audince dan urgensinya.

3.       Kesimpulan

Tidak semua pejabat negara memiliki traits (karakteristik) yang ideal untuk tampil sebagai orator ulung; tidak semua pejabat negara memiliki self-concept  (citra diri) yang menarik; tidak semua pejabat negara mempunyai knowledge (pengetahuan) yang mendukung orasinya; dan tidak semua pejabat negara mempunyai skills (ketrampilan) retorik yang diperlukan untuk berbicara secara efektif dan meyakinkan khlayak. Karena itu, pemahaman ethos, pathos dan logos dalam melakukan retorika politik untuk menjalin komunikasi pemerintahan yang efektif menjadi penting sekali. Dalam konteks ini, meskipun pada awalnya Jokowi menjadi populer dengan penampilan yang terkesan  rendah hati, sederhana, dan merakyat; dan kemudian terpilih menjadi Presiden ke 7; namun bila Jokowi tidak mampu mengembangkan kemampuannya dalam mengaktualisasikan ethos, pathos dan logos dalam setiap retorika politiknya; maka konsekuensinya adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap dirinya. Sebutan “Kabinet Kerja” adalah ungkapan dari seseorang yang tak pandai berbicara dan atau lemah dalam menyampaikan reoritka politik. Tak pandai berbicara dan atau lemah dalam menyampaikan retorikan politik bukan keburukan tetapi kelemahan yang perlu diperkuat. Teori komunikasi pemerintahan perlu menyusun antithese terhadap kelemahan ini.

QDAMiner for Qualitative Data Analysis

"QDA Miner adalah program yang sangat mudah digunakan untuk analisis data kualitatif dalam pemberian kode, dan kutipan. program ini dapat mengatur jumlah data yang besar dan mengkombinasikan dengan data-data angka dan informasi-informasi lainnya yang telah dikategorikan. QDA Miner juga menyediakan piranti untuk menjelaskan hubungan antar kode dan beberapa data angka lainnya.

Perangkat lunak ini dapat mengelola proyek yang kompleks melibatkan sejumlah besar dokumen digabungkan dengan informasi numerik dan kategoris. QDaMiner juga menyediakan berbagai alat eksplorasi untuk mengidentifikasi pola dalam pengkodean dan hubungan antara kode yang diberikan dan sifat numerik atau kategoris lainnya. Dokumen disimpan dalam Rich Text Format-dan font dukungan dan format paragraf, grafik dan tabel. Dokumen dapat diedit setiap saat tanpa mempengaruhi pengkodean yang ada.

QDa Miner dapat mengimpor dan mengekspor dokumen, data dan hasil dalam berbagai format file (MS Word, WordPerfect, RTF, HTML, XML, PDF dokumen, MS Access, Excel, Paradox, dBase, QSR N6, Atlas.ti, HyperResearch, Ethnograph, Transana, Transcriber, dll). Ini juga menyediakan integrasi yang unik dengan analisis isi kuantitatif canggih, teks-pertambangan (WordStat) dan analisis statistik (Simstat) alat, memberikan kombinasi yang mudah dan integrasi metode kualitatif dan kuantitatif.

Berikut link untuk mendownload Software-nya: http://qda-miner-lite.software.informer.com/4.0/

KIAT-KIAT REVOLUSI MENTAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

MATA KULIAH :

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

KIAT “REVOLUSI MENTAL” JOKO WIDODO

DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Oleh

SUWANDI S SANGADJI

55113120209

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Universitas Mercubuana Jakarta

Jl. Meruya Selatan, Kebun Jeruk - Jakarta Barat

Wandy_sangadji@yahoo.com

Fenomena yang menarik dari penyelenggaraan Pemilukada Jakarta Tahun 2013 adalah tampilnya pasangan Jokowi-Ahok. Awalnya penampilan pasangan Jokowi-Ahok  kurang menarik, karena tidak hanya berhadapan dengan beberapa pasangan yang sudah popular seperti misalnya pasangan Fauzi Bowo dan pasangan Nur Wahid; namun performance Jokowi-Ahok  itu sendiri  tidak meyakinkan publik. Dengan penampilan kostum merah bermotifkan kotak-kotak, Jokowi-Ahok tampak menjadi peserta Pemilukada yang sederhana. 

Sulit mengalahkan incumbent memang benar, karena Pasangan Fauzi Bowo-Nacrhowi tidak hanya popular sebagai incumbent tetapi juga karena pasangan ini didukung oleh partai yang tengah berkuasa. Namun kenyataan menunjukkan lain, ternyata pasangan Jokowi-Ahok - yang terlihat sederhana dan terkesan merakyat – justru berhasil memenangkan Pemilukada Jakarta Tahun 2013!

Itulah fenomena politik yang terbentuk dari proses demokrasi yang menjadi pilihan kita dalam membangun tatanan kehidupan politik. Fenomena politik yang demikian itu bisa terjadi bila mayoritas rakyat berbicara dan menunjukkan pilihannya secara langsung. Pemilukada Jakarta tahun 2013 memberi pelajaran kepada kita, bahwa sesungguhnya popularitas itu tidak sepenuhnya menjamin seseorang akan terpilih menjadi pemenang pemilu – meskipun kerja keras untuk memenangkan juga diperlukan.Terrnyata, ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, ada hal-hal lain yang  berada di luar  jangkauan hitung-hitungan matematik politik. Hal-hal lain di luar hitung-hitungan matematik politik itulah yang muncul dari serorang Jokowi – sosok lugu yang sederhana, dan dengan bahasa yang sederhana mampu menggugah publik dengan perilaku kepemimpinan yang bersahaja. Dengan kesederhanaan dan kesahajaan yang ditampilkannya Jokowi tampak memberi warna baru dalam kancah kepemimpinan politik. Tampilan ini jelas sangat berbeda dengan tampilan SBY yang selalu berupaya  untuk tampil sebagai sosok ”bourgeois”,  ”terpelajar”,  ”bijaksana”, dan ”santun”. Walaupun kenyataan menunjukkan  bahwa ucapan dan kebijakan SBY sering kontroversial dan mendatangkan kritikan publik – misalnya ada ormas keagamaan yang berani mengatakan ”SBY itu pecundang”, atau ada politikus yang berani  mengatakan ”SBY itu peragu”, dan banyak lagi ”stempel sosial” negatif yang diberikan berbagai kalangan terhadap kepemimpinan SBY.  Dibalik stempel sosial yang demikian itu jelas ada sesuatu yang sangat dirindukan dari sosok pemimpin yang benar-benar  didambakan rakyat. Lantas, pertanyaannya adalah ”Siapakah gerangan sosok pemimpin yang benar-benar diambakan oleh rakya Indonesia?”

Jokowi memenangkan Pemilukada Jakarta tahun 2013 dan menjadi Gubernur yang senang ”blusukan” itu tampaknya belum menjadi fenomena politik yang luar biasa. Mengapa, karena Jakarta bukanlah Indonesia. Tapi ketika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, itu baru fenomena politik yang luar biasa. Mengapa begitu, karena ada sederet soal yang sulit dijawab dengan hanya mengandalkan hitung-hitungan matamatik politik. Tapi itulah kenyataan, bahwa walaupun menang tipis dan dengan segalah tuduhan kecurangan diarahkan kepada kelompoknya – namun nyatanya Jokowi itu menjadi Presiden Terpilih!

Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia yang ke-8, lantas kiat apa yang harus dilakukan oleh Jokowi untuk memimpin Indonesia yang sarat dengan berbagai masalah ipoleksosbudhamkanas? Kiat yang diartikan sebagai suatu pilihan konsep dan strategi kepemimpinan - baik secara sadar atau tidak sadar dipolakan menjadi perilaku kepemimpinannya – Jokowi tentu perlu memilih  kiat yang tepat untuk bisa sukses memimpin Indonesia yang sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan dan maraknya perilaku korupsi. Mengacu pada jargon politik Jokowi ketika melakukan kampanye Pilpres yaitu ”Revolusi Mental” yang dilontarkan kepada publik,  maka pertanyaannya adalah ”Apa yang harus diubah oleh Jokowi agar ”revolusi mental” yang dimaksud dapat diaktualisasikan secara nyata dalam proses kepemimpinannya pada kurun lima tahun mendatang?

Terhadap  pertanyaan   seperti  itu,  jawaban sementara yang layak didisukusikan adalah bahwa ”Jokowi perlu mengubah budaya organisasi pemerintahan dan kepemimpinan birokrasi dengan mengaktualisasikan prinsip-prinsip good governance ke dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.” 

1.    Praktek Good Governance Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan

1.1 Prinsip-prinsip Good Governance

Secara umum prinsip-prinsip good governance yang dikenal publik mencakup desentralisasi, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, oreintasi pada consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Dalam konteks ini, menurut penulis perlu ditambahkan satu lagi prinsip good governance agar sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang agamis, yakni Prinsip Amanah. Mengapa prinsip ini perlu dimaksukkan menjadi salah satu elemen good governance untuk  mewujudkan good goverment, karena seluruh jabatan publik yang dijabat oleh pera pejabat publik itu sesungguhnya adalah amanah publik yang harus diterima dengan kesadaran,  komitmen dan integritas untuk mengaktualisasikannya secara konsisten dan konsekuen menurut ukuran-ukuran moralitas sebagaimana layaknya pihak yang menerima amanah. Aktualisasi jabatan publik secara konsisten dan konsekuen menurut ukuran-ukuran moralitas inilah yang dimaksud sebagai pengejawantahan Prinsip Amanah.

Dalam konteks itu,  jabatan publik  apapun   yang  diterima oleh aparatur atau pejabat publik sesungguhnya mengandung sederetan tuntutan dan sejumlah tantangan yang menghendaki agar pejabat publik itu bersikap amanah sesuai amanah yang tertuang dalam sumpah jabatan serta ketentuan hukum yang mengatur fungsi jabatan tersebut. Apabila prinsip amanah ini dapat diaktualisasikan secara utuh, konsisten dan konsekuen – apapun resikonya – maka prinsip-prinsip good governance lainnya menjadi tidak terlalu sulit untuk diaktualisasikan. Mengapa demikian, karena orang yang bersikap amanah adalah orang yang rendah hati, jujur dan bersikap melayani kepada siapa saja yang bersentuhan dengan pelaksanaan fungsi jabatannya. Dalam konteks ini, desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pendelegasian wewenang atasan kepada bawahan untuk meningkatkan kinerja jabatan atau mencapai tujuan pelaksanaan fungsi jabatan. Karena itu pelaksanaan fungsi jabatan itu sesungguhnya tidak bergantung hanya pada satu orang saja yang menguasai jabatan, namun bergantung pada strauktur jabatan yang membentuk sekian banyak orang untuk secara bersama-sama menjalin kerjasama dan kebersamaan yang saling mendukung dan memperlancar.  Partisipasi, dapat diartikan bahwa potensi dan keterlibatan secara aktif setiap individu yang terstruktur dalam fungsi jabatan  agar dapat memberikan kontribusinya secara efektif dalam pelaksanaan fungsi jabatan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, partisipasi itu juga dapat diartikan sebagai potensi dan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi jabatan tersebut. Karena itu, salah satu tantangan yang dihadapi para pejabat publik adalah bagaimana mengembangkan sistem partisipasi yang kontruktif bagi pelaksanaan fungsi jabatan yang berdayaguna dan berhasilguna. Penegakkan hukum, dapat diartikan sebagai suatu upaya mewujudkan kinerja dan pelaksanaan fungsi jabatan agar selalu didasarkan pada aturan hukum dan ketentuan administratif yang berlaku dengan selalu memperhatikan pentingnya ketertiban  dan disiplin dalam pelaksanaan tugas. Karena itu, setiap pejabat tidak hanya dituntut untuk memahami persoalan hukum tetapi sekaligus juga dituntut untuk tidak melanggar atau mengabaikan ketentuan hukum, meskipun ketentuan hukum itu dapat diubah oleh otoritas jabatannya. Transparansi, dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan sikap yang jujur dan demokratis  dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan penggunaan sumberdaya administrasi publik untuk mencapai tujuan pelaksanaan fungsi jabatan.Transparansi juga dapat diartikan terbangunnya suatu sistem komunikasi sosial yang efektif dengan berbagai pihak yang terkait dan atau berkepentingan dengan pelaksanaan fungsi jabatan. Responsivitas, dapat diartikan sebagai suatu manifestasi kepekaan dan daya tanggap terhadap segala permasalahan dan tuntutan yang menjadi konsekuensi dan atau resiko penerimaan dan pelaksanaan fungsi jabatan. Oreintasi pada consensus, dapat diartikan sebagai kepatuhan pada  kesepakatan dan norma-norma yang mendasari penerimaan jabatan. Keadilan, dapat diartikan sebagai suatu ungkapan sikap kepemimpinan pejabat publik yang bijaksana dan kepedulian sosial yang memandang penting kedudukan setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan fungsi jabatan.Untuk itu setiap pejabat publik hendaknya dapat menghindari kepentingan subyektif dan desakan ego sektoral. Efektivitas dan efisiensi,  dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan pelaksanaan fungsi jabatan secara optimal, dan penggunaan sumber daya jabatan secara maksimal. Untuk itu, setiap pejabat publik perlu memahami ukuran-ukuran pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan fungsi jabatan. Akuntabilitas,  dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban atas pelaksanaan fngsi jabatan, baik secara moral, hukum dan administratif. Dalam konteks ini, seorang pejabat publik perlu memiliki landasan moral, etika dan norma yang jelas. Visi strategis,  dapat diartikan bahwa seorang pejabat publik perlu mengembangkan visi dan gaya kepemimpinannya yang selaras dengan dinamika perubahan lingkungan strategis organisasi, dan menguasai juga strategi-startegi pendekatan yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan yang menuntut optimalisasi pelaksanaan fungsi jabatan. Untuk itu, setiap pejabat publik perlu mengembangkan wawasan dan kompetensinya agar mampu berperan dalam proses transformasi nlai-nilai yang terkait dengan fungsi jabatannya.

Dengan memahami, menghayati dan mengejawantahkan prinsip-prinsip good governance yang demikian itu ke dalam dinamika pelaksanaan fungsi jabatannya, maka dengan sendirinya seorang pejabat publik tentu dapat menjadi kontributor bagi terbentuknya good government di lingkungan tugasnya. Jika sebagian besar pejabat publik juga dapat mengaktualisasikan seluruh prinsip good governance secara konsisten dan konsekuen, maka tak sulit merealisasikan good government.     

1.2 Good Governance vs Budaya Organisasi Pemerintahan

Menyadari bahwa setiap individu mempunyai latar belakang, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda-beda, maka aktualisasi nilai-nilai yang terkandung pada setiap prinsip good governance juga berbeda-beda, dan tidak mudah mengaktualisasikannya secara utuh. Lebih dari itu, aktualisasi prinsip-prinsip good governance juga dihadapkan pada situasi dan kondisi yang selama bertahun-tahun terbentuk oleh proses budaya organisasi. Sangat sulit bagi seseorang yang berkiprah di dalam suatu budaya organisasi yang sudah membentuk nilai-nilai tertentu; bahkan tanpa disadarinya ia pun menerima dan menjadi penganut nilai-nilai tersebut. Karena itu, upaya mengubah nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan menjadi sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama. Apa yang terjadi di negeri Tiongkok adalah contoh bagaimana bangsa China dapat melakukan revolusi budaya secara total untuk untuk mengubah budaya feodalisme yang terwariskan dari zaman kerajaan dinasti-dinasti menjadi budaya komunisme yang menempatkan sistem partai tunggal sebagai pengendali penyelenggaraan kekuasan negara. Dalam konteks ini, terlepas dari apa itu komunisme, fenomena perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi di negeri Tiongkok itu merupakan fakta yang mengisyaratkan bahwa faktor perubahan budaya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi sangat penting, fundamental dan bernilai strategis untuk melakukan berbagai perubahan yang dikehendaki.

Agaknya tidak berlebihan bila kebijakan reformasi birokrasi dalam rangka penegakkan prinsip-prinsip good governance untuk terwujudnya good government mempelajari juga keberhasilan bangsa China dalam mengubah nilai-nilai budaya lama menjadi nilai-nilai budaya baru yang dikehendaki bersama. Artinya, penegakkan prinsip-prinsip good governance hanya bisa dilakukan jika ada upaya total dan kerja keras dari seluruh elemen bangsa dan seluruh unsur penyelenggara kekuasaan negara untuk mengubah budaya organisasi pemerintahan yang dianggap tidak relevan lagi dengan budaya organisasi pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan masa depan yang sarat dengan persaingan yang ketat dalam menguasai sumber daya ekonomi. Dalam dimensi ini pertanyaannya adalah ”Apakah nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan pada masa kini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan masa depan bangsa?” Jawabannya : sebagian nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan pada masa kini memang masih sesuai dan bahkan harus dipertahankan dan diberi bobot yang optimal; namun sebagian lagi nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan sudah sangat tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan masa depan bangsa. Dalam konteks perubahan nilai-nilai organisasi pemerintahan, kita baru sampai pada perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik dan militeristik menjadi sistem pemerintahan sipil yang demokratis dan desentralistik. Namun sayang, perubahan sistem pemerintahan yang demikian belum disertai dengan perubahan perilaku kekuasaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan masa depan bangsa.  Kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi partai, sejumlah menteri dan pejabat-pejabat negara di berbagai sektor dan tingkatan serta   lunturnya kepercayaa publik terhadap kinerja lembaga-lembaga penegak hukum  kecuali KPK, adalah fakta bahwa perilaku kekuasaan di negeri ini masih dilingkari dengan permasalahan rendahnya moralitas pejabat-pejabat publik. Kasus-kasus tersebut  baru merupakan puncak gunung es di permukaan laut. Kasus-kasus yang tidak terangkat ke permukaan tentu jauh lebih banyak dari yang muncul ke permukaan.

Fenomena yang terungkap dari kasus-kasus itu agaknya dapat diartikan bahwa secara mental dan kultural para pejabat public di Indonesia  masih belum siap untuk menerima konsekuensi penyelenggaraan sistem pemerintahan yang semakin demokratis, dan juga tidak mampu mengaktualisasikan secara konsistem dan konsekuen prinsip-prinsip good governance.  Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang semakin demokratis yang ditandai dengan semakin berkembangnya kebebasan dan kinerja pers, para pejabat publik Indonesia sering tersentak oleh realitas-realitas yang berada di luar jangkauan pemikirannya. Dalam konteks inilah, maka yang menjadi pekerjaan besar bangsa Indonesia adalah mengatasi kesenjangan di antara tuntutan aktualisasi good governance dengan budaya organisasi pemerintahan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan masa depan bangsa. Lantas dengan strategi apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut? Jawabannya : kita harus berani melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap budaya organisasi pemerintahan yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan masa depan bangsa serta mengubah pula budaya masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi pemerintahan tersebut. Inti keberhasilan dalam mengubah nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan tersebut adalah perubahan mental budaya para pejabat publik agar menjadi figur-figur yang pandai bersikap amanah sesuai amanah yang tertuang dalam sumpah jabatan serta ketentuan hukum yang mengatur fungsi jabatannya.  Apabila prinsip amanah ini dapat diaktualisasikan secara utuh, konsisten dan konsekuen – apapun resikonya – maka prinsip-prinsip good governance lainnya menjadi tidak terlalu sulit untuk diaktualisasikan. Mengapa demikian, karena pejabat yang amanah adalah pejabat yang rendah hati, jujur dan bersikap melayani kepada siapa saja yang bersentuhan dengan pelaksanaan fungsi jabatannya. Sementara itu, lawan pejabat yang amanah adalah pejabat-pejabat yang masih asyik dengan arogansi kekuasaan dan perilaku koruptif. Inilah yang kita sebut good governance vs budaya organisasi pemerintahan yang masih dipertahankan oleh sederetan pejabat publik yang ”dablek”, alias punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya rasa tapi tidak berperasaan! Inilah yang mungkin dimaksud oleh Jokowi sebagai ”Revolusi Mental!”

1.3 Good Governance vs Gaya Kepemimpinan Birokrasi yang Arogan

Sebenarnya tidak terlalu sulit mengubah budaya organisasi pemerintahan yang kita anggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan masa depan bangsa, kalau saja kita memahami entry point dan starting point untuk melakukan perubahan budaya tersebut. Entry point yang dimaksud adalah moralitas atau mentalitas figur-figur pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud starting point adalah gaya kepemimpinan birokrasi pemerintahan yang berada dibawah figure-figur pemimpin tersebut. Entry point tersebut merupakan keharusan yang tak dapat ditawar-tawar untuk bisa mengubah nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan yang arogan dan koruptif  menjadi budaya organisasi pemerintahan yang mencerminkan prinsip-prinsip good governance.  Dengan entry point yang demikian itu, maka upaya untuk mengubah budaya organisasi pemerintahan yang arogan dan koruptif dilanjutkan dengan starting point yaitu mengubah gaya kepemimpinan birokrasi pemerintahan yang juga arogan dan koruptif dengan gaya kepemimpinan yang amanah, yakni gaya kepemimpinan yang jujur, rendah hati dan melayani. Inilah yang dimaksud good governance vs gaya kepemimpinan birokrasi yang dipengaruhi oleh budaya organisasi pemerintahan yang sarat sindikat KKN.

Dalam konteks itu, permasalahannya adalah bahwa tidak setiap pejabat public bisa menjadi figure yang jujur, rendah hati dan melayani, karena secara teoritis kekuasaan itu cenderung koruptif, dan kekuasaan itu cenderung “arogan”. Ditambah dengan fenomena punya telinga tak mendengar, punya mata tak melihat dan punya rasa tapi tak berperasaan, maka upaya untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya moralitas para pejabat public yang jujur, rendah hati dan melayani kita geser sedikit kepada masyarakat pers dan elemen masyarakat lainnya. Mengapa begitu, karena yang bisa melakukan revolusi kebudayaan secara intelektual tanpa menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan fisik adalah kalangan pers dengan kinerja pers yang mengkedepankan visi dan misi perubahan bangsa. Jika sementara ini kinerja KPK terarah untuk menumbuhkan budaya takut di kalangan pejabat public, maka kinerja pers bisa diarahkan untuk menumbuhkan budaya malu dan kejutan di kalangan pejabat public yang “dablek”. Tanpa dukungan kinerja insan pers dan elemen-elemen masyarakat yang konsen pada perubahan, maka langkah-langkah reformasi birokrasi untuk mengubah budaya organisasi yang koruptif dan gaya kepemimpinan birokrasi yang arogan akan menemui jalan butu. Mengapa begitu, karena ”maling tidak bisa mengubah rumitnya kelakuan maling”, tapi maling teriak maling  itu ada gunanya, karena maling tahu persis lingkaran kelakuan maling. Meski begitu, kebijakan reformasi birokrasi tetap menjadi entry point dan sekaligus starting point untuk mewujudkan good governance agar secara bertahap dan berkelanjutan good government dapat kita wujudkan.   

2.    Penutup

Dari fenomena politik yang melekat pada sosok Jokowi, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa secara mental dan cultural para pejabat public di Indonesia masih belum siap menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan menutut moralitas yang mulia. Kondisi mental dan cultural yang demikian juga mengisyaratkan bahwa mentalitas para pejabat publik adalah mentalitas yang terbentuk dalam budaya organisasi pemerintahan yang arogan dan sarat dengan perilaku koruptif. Karena itu, ketika kinerja insan pers bersama elemen-elemen masyarakat lainnya yang konsen pada perubahan menyuarakan tuntutan moralitas kepada para pejabat public, maka Jokowi dapat menjadi partisipasi politik insen pers dan partisipasi politik elemen-elemen masyarakat non partai sebagai mitra politiknya. Inilah salah satu kiat yang dapat dipilih Jokowi untuk mengoptimalisasikan kepemimpinannya.

Seiring dengan pilihan kiat tersebut, dengan tekad yang kuat dan berani “babak belur” Jokowi seharusnya berani lansung “tancap gas” untuk sesegera mungkin mengaktualisasikan prinsip-prinsip good governance secara nyata di seluruh jajaran pemerintahannya. Tujuannya adalah agar budaya organisasi pemerintahan yang koruptif dan kepemimpinan birokrasi yang arogan dan koruptif menjadi sirna dari bumi Nusantara! Inilah salah satu kiat untuk mengaktualisasikan ide “revolusi mental”-nya Jokowi.