LEADERSHIP

STRONG LEADERSHIP

DAN KEPEMIMPINAN YANG IDEAL

Oleh: Al-Qamar S Sangadji

Kepemimpinan yang berkualitas merupakan kunci utarna keberhasilan suatu organisasi, kelompok, atau negara dalam mengimplementasikan cita-cita bersarna. Oleh karena itu, dalam kontek ke-lndonesiaan, bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang berkualitas agar mampu mengantarkan bangsa dan negara ini kepada Tujuan Nasional (TUNAS) yang telah disepakati seperti yang tercantum dalam naskah Pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Upaya mewujudkan keempat tujuan nasional di atas akan berjalan efektif bila ditunjang dengan kepemimpinan yang kuat (strong leadership) dan berkualitas. Hal ini rnerupakan bagian dari cita-cita reformasi untuk mendorong bangsa dan negara Indonesia menjadi suatu bangsa dan negara yang berwibawa di mata dunia dan siap dalam menghadapi proses transformasi global menuju masyarakat terbuka (borderless society) serta mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.

Kualitas kepemimpinan nasional yang diharapkan tidak hanya meliputi kualitas fisiksemata melainkan juga kualitas rohani. Untuk itu sosok kepemimpinan nasional yang didarnbakan adalah sosok kepemimpinan paripurna. Yakni kepemimpinan nasional yang memiliki kekuatan fisik, berlandaskan falsafah dan budaya bangsa, visioner, memiliki kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan emosional serta ber-akhlaqul karimah.

Kaitan antara kepemirnpinan dengan akhlaq (moral dan etika) merupakan kaitan yang mutlak, karena jatuh atau bangunnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas akhlaqnya. Pepatah arab yang sangat terkenal menyatakan : Innamal ummu akhlaqu ma baqiat fain humu jahabat akhlaquhum jahabu" (suatu umat akan kuat karena memegang teguh moralitas, tetapi bila moral ditanggalkan maka hancurlah umat itu). Karena itulah sebagai bangsa kita perlu kembali menata moral dan etika kepemimpinan nasional untuk mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Sejarah mencatat, bahwa kita pernah menjadi bangsa yang besar dan disegani, seperti yang tertulis dalam catatan sejarah Singosari, Majapahit dan Sriwijaya. Hal ini tidak terlepas dengan tingginya kualitas moral dan etika kepemimpinan kala itu. Kualitas moral dan etika kepemimpinan masa lalu tercermin dari falsafah kepemimpinan yang abadi hingga kini, seperti : PANCA STITI DHARMENG PRABHU (lima ajaran seorang pemimpin), CATUR KOTAMANING NREPATI (empat sifat utama seorang pemimpin), ASTA BRATA (delapan sifat mulia para dewa), CATUR NAYA SANDHI (empat tindakan seorang pemimpin), dan sebagainya.

Etika kepemimpinan nasional berhimpitan dengan moral kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila. Etika Kepemimpinan merupakan kelanjutan dari moral kepemimpinan, karenanya Etika kepemimpinan nasional merupakan aktualisasi nilai-nilai instrumental Pancasila yang terpatri dalam UUD 1945.

Nilai-nilai instrumental yang menjadi muatan UUD1945 sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara adalah instrument keorganisasian, kelembagaan, kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian, rnaka etika kepernimpinan nasional pada hakekatnya dapat dikategorikan dalam 4 macam instrumen tersebut.

Berkenaan dengan problem moral dan etika kepemimpinan bangsa, patut direnungkan kernbali kata-kata bijak dari seorang tokoh filosof dan ahli tata negara muslim, Ibnu Taimiya,ia menyatakan ; "Lamashlaha hajihil ummah ilia ma shaluha awalaha". (umat ini tidak akan menjadi umat yang besar, kecuali bila umat ini mau mengamalkan hal-hal yang pernah membesarkan umat-umat terdahulu). Dengan kata lain, bila kita menghendaki bangsa Indonesia ini kembali menjadi bangsa yang besar dan berwibawa, maka kita perlu menata kernbali kualitas etika dan moral kepemimpinan nasional sebagaimana Singosari, Majapahit dan Sriwijaya dulu telah menjadi kerajaan yang besar karena kepememirnpinan kala itu menjunjung tinggi moral dan etika kepemimpinan.

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

TELAAH ETHOS, PATHOS DAN LOGOS JOKOWIDODO

Oleh : Suwandi S. Sangadji

NPM :55113120209

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Universitas Mercubuana Jakarta

Jl. Meruya Selatan, Kebun Jeruk - Jakarta Barat

Panjihitamdiufuktimur@gmail.com

1.       Pendahuluan

Seorang pejabat negara, terutama orang-orang yang menduduki jabatan publik yang berpengaruh kuat terhadap hajat kehidupan  orang banyak seperti misalnya Presiden atau Kepala Daerah, jelas dituntut untuk tampil prima dalam melakukan komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan yang dimaksud tentu tidak terbatas hanya dalam pengertian komunikasi di antara pejabat-pejabat negara; namun mencakup juga komunikasi di antara pejabat-pejabat negara dengan warga negara. Dalam konteks ini, komunikasi pemerintahan diterjemahkan sebagai suatu interaksi sosial yang terjalin  secara langsung atau tidak langsung melalui proses penerimaan dan atau penyampaian informasi di antara pejabat-pejabat negara dan atau di antara pejabat negara dengan warga negara yang dilakukan dengan menggunakan media tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu yang terkait dengan kebijakan dan atau kegiatan pemerintahan.

Tidak semua pejabat negara pandai melakukan komunikasi pemerintahan secara efektif. Mengapa, karena komunikasi pemerintahan tidak hanya terkait dengan persoalan khalayak serta isu-isu yang dikomunikasikan; namun terkait juga dengan kompetensi seseorang. Cakupan kompetensi seseorang sebagaimana dimaksud oleh Spencer & Spencer meliputi motives, traits, self-concept, knowledge dan skills. Dari lima dimensi kompetensi tersebut, senyatanya tidak semua pejabat  negara memiliki traits, self-concept, knowledge dan skills retorika. Artinya, tidak semua pejabat negara memiliki traits (karakteristik) yang ideal untuk tampil sebagai orator; tidak semua pejabat negara memiliki self-concept  (citra diri) yang menarik; tidak semua pejabat negara mempunyai knowledge (pengetahuan) yang mendukung penampilannya; dan tidak semua pejabat negara mempunyai skills (ketrampilan) retorik yang diperlukan untuk berbicara secara efektif dan meyakinkan khlayak. Karena itu, muncullah persoalan ethos, pathos dan logos dalam komunikasi pemerintahan. Ethos, pathos dan logos inilah yang membentuk persuasi seseorang terhadap orasi orang lain yang berbicara mengenai hal-hal tertentu dengan cara dan melalui media tertentu.

2.       Bahasan

Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya pada hari minggu malam senin tanggal 26 Oktober 2014, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama Menteri yang akan membantunya selama lima tahun ke depan.  Dari nama-nama dan jabatan-jabatan Menteri yang diumumkannya, ada sejumlah persoalan yang menarik dari sosok Jokowi. Sejak ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengikuti Pilpres dan kemudian terpilih menjadi Presiden RI ke-7, Jokowi mantan Walikota Solo, dengan gayanya yang sederhana, sering mengucapkan hal-hal  yang menarik untuk ditelaah menurut beberapa sudut pandang persuasi dalam berkomunikasi.

Untuk memperoleh dukungan publik terhadap gagasan dan atau kebijakannya, Jokowi sering melontarkan retorika politis yang dapat menimbulkan persuasi tertentu. Misalnya, ketika ditanya oleh para awak media mengenai isu-isu politik yang sering muncul pada masa kampanye Pilpres, Jokowi kerapkali mengucapkan”koalisi tanpa syarat”; dan seolah-olah tidak ada bagi-bagi kekausaan. Ketika koalisi-koalisi mulai terbentuk di antara partai-partai  politik, dan Partai  Golkar mencoba merapat ke Koalisasi Indonesia Hebat (KIH) yang didominasi oleh PDIP. Namun terkesan pendekatan Partai Golkar itu tidak berhasil, karena mungkin negoisasi yang dilakukan belum bisa mengubah kebijakan politik KIH yaitu ”koalisi tanpa syarat”. Kemudian, partai Golkar merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP). Tampaknya di KMP mendapat tempat yang istimewa karena dianggap sebagai play maker oleh Prabowo. Akhirnya Pilpres 2014 nerlangusng dengan persaingan dua kubu koalisi, yaitu KMP yang terdiri atas Partai Grindra, PAN, PKS, Partai Golkar, dan PPP yang setengah hati; dan KIH yang terdiri atas PDIP, Partai Nasdem, PKB dan Partai Hanura.  Dalam konteks ini, karakteristik Jokowi tampaknya masih bisa meyakinkan publik (convince).  Artinya, ethos Jokowi dalam membangun persuasi publik masih layak dianggap aktual. Sementara itu, konsistensi pada kebijakan “koalisi tanpa syarat”; dan “tidak ada bagi-bagi kekausaan”, yang dikemukakan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan semakin menjadi daya tarik Jokowi dalam melibatkan emosi publik (appeal to emotion in audience). Dengan demikian pathos Jokowi semakin menguat, dan menjadi salah satu faktor penting yang pertimbangan publik. Pathos  ini seolah-olah dapat diperkuat dengan berbagai alasan dan argumen yang menunjukkan kuatnya idealisme KIH dalam membangun konsep koalisi. Artinya, logos  (Proof based on reason, logical argument) Jokowi juga masih mendukung untuk tampil prima dalam berbagai kesempatan kampanye. Dengan demikian terbentuk sosok Jokowi yang konsisten dan konsekuen dalam membangun konsep koalisi tanpa syarat.

Mestinya, konsep koalisi tanpa syarat dan tidak ada bagi-bagi kekuasaan dapat dijadikan faktor pengungkit (leverage factors) oleh Jokowi untuk sepenuhnya menggunakan hak preogratif Presiden setelah ia dilantik menjadi Presiden. Namun realitas politik tidak demikian nyatanya. Mengapa demikian, karena pada momen-momen yang sangat penting dimana Jokowi harus menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menggunakan kekuasaan politik dan hak preogratif Presiden, justru Jokowi tampak menjadi sosok yang tidak konsisten dan tidak konsekuen dengan retorika politiknya. Dari indikator  penggunaan KPK dan PPATK sebagai instrumen pendukung kebijakan pembentukan kebinet dan indikator waktu pengumuman nama-nama menteri yang beberapa kali diundur terindikasi bahwa sesungguhnya Jokowi bukanlah sosok yang pandai mengaktualisasikan ethos, pathos dan logos dalam retorika pilitiknya. Mengapa demikian, karena dari maksud ingin menggunakan KPK dan PPATKA sebagai faktor logos dalam pembentukan kabinet; justru berbalik menjadi faktor yang memperlemah kekuasaan politik dan hak preogratif Presiden yang telah diraih oleh Jokowi. Oleh sebab itu, dengan sendirinya ethos dan pathos Jokowi pun turut melemah. Hal ini terindentifikasi dari nama-nama menteri yang diumumkannya. Artinya, ”koalisi tanpa syarat” dan ”tidak ada bagi-bagi kekuasaan” terbukti hanya lifeservice. Bahkan sebaliknya, bagi-bagi kekuasan di antara anggota KIH menjadi kental sekali dalam penyusunan Kabinet Kerja Jokowi. Dengan demikian, ucapan ”koalisi tanpa syarat” cuma terbatas hanya pada retorika politik Jokowi saja. Hal ini teridentifikasi dari tiga figur dari Partai Nasdem; tiga figur dari PDIP dan sejumlah nama yang menjadi orang dekat Megawati; satu figur dari PPP; tiga figur dari PKB; dan satu figur dari Partai Hanura yang menjadi menteri dalam Kabinet Kerja-nya Jokowi-JK.

Sementara itu, dari berbagai retorika politik yang disampaikan oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan, tampaknya Jokowi belum bisa menjadi orator yang ulung.  Jokowi belum mampu membangun Invention yang optimal untuk meyakinkan khalayak. Hal inilah yang memperlemah logos Jokowi dalam berpidato. Kelemahan ini semakin menjadi karena Jokowi tidak menguasai arrangements dalam berpidato. Arrangements memudahkan audience untuk memahami sebuah pembicaraan. Ditambah dengan gayanya yang sederhana atau kurang sesuai dengan lingkungan protokoler, Jokowi tampak menjadi sosok yang tidak pandai mengembangkan Style. Style adalah pilihan kata dan termasuk ketepatan penggunaan istilah yang sesuai dengan audince dan urgensinya.

3.       Kesimpulan

Tidak semua pejabat negara memiliki traits (karakteristik) yang ideal untuk tampil sebagai orator ulung; tidak semua pejabat negara memiliki self-concept  (citra diri) yang menarik; tidak semua pejabat negara mempunyai knowledge (pengetahuan) yang mendukung orasinya; dan tidak semua pejabat negara mempunyai skills (ketrampilan) retorik yang diperlukan untuk berbicara secara efektif dan meyakinkan khlayak. Karena itu, pemahaman ethos, pathos dan logos dalam melakukan retorika politik untuk menjalin komunikasi pemerintahan yang efektif menjadi penting sekali. Dalam konteks ini, meskipun pada awalnya Jokowi menjadi populer dengan penampilan yang terkesan  rendah hati, sederhana, dan merakyat; dan kemudian terpilih menjadi Presiden ke 7; namun bila Jokowi tidak mampu mengembangkan kemampuannya dalam mengaktualisasikan ethos, pathos dan logos dalam setiap retorika politiknya; maka konsekuensinya adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap dirinya. Sebutan “Kabinet Kerja” adalah ungkapan dari seseorang yang tak pandai berbicara dan atau lemah dalam menyampaikan reoritka politik. Tak pandai berbicara dan atau lemah dalam menyampaikan retorikan politik bukan keburukan tetapi kelemahan yang perlu diperkuat. Teori komunikasi pemerintahan perlu menyusun antithese terhadap kelemahan ini.

QDAMiner for Qualitative Data Analysis

"QDA Miner adalah program yang sangat mudah digunakan untuk analisis data kualitatif dalam pemberian kode, dan kutipan. program ini dapat mengatur jumlah data yang besar dan mengkombinasikan dengan data-data angka dan informasi-informasi lainnya yang telah dikategorikan. QDA Miner juga menyediakan piranti untuk menjelaskan hubungan antar kode dan beberapa data angka lainnya.

Perangkat lunak ini dapat mengelola proyek yang kompleks melibatkan sejumlah besar dokumen digabungkan dengan informasi numerik dan kategoris. QDaMiner juga menyediakan berbagai alat eksplorasi untuk mengidentifikasi pola dalam pengkodean dan hubungan antara kode yang diberikan dan sifat numerik atau kategoris lainnya. Dokumen disimpan dalam Rich Text Format-dan font dukungan dan format paragraf, grafik dan tabel. Dokumen dapat diedit setiap saat tanpa mempengaruhi pengkodean yang ada.

QDa Miner dapat mengimpor dan mengekspor dokumen, data dan hasil dalam berbagai format file (MS Word, WordPerfect, RTF, HTML, XML, PDF dokumen, MS Access, Excel, Paradox, dBase, QSR N6, Atlas.ti, HyperResearch, Ethnograph, Transana, Transcriber, dll). Ini juga menyediakan integrasi yang unik dengan analisis isi kuantitatif canggih, teks-pertambangan (WordStat) dan analisis statistik (Simstat) alat, memberikan kombinasi yang mudah dan integrasi metode kualitatif dan kuantitatif.

Berikut link untuk mendownload Software-nya: http://qda-miner-lite.software.informer.com/4.0/